Sejumlah Tokoh Politik dan Masyarakat Dorong Rachmansyah Ismail Maju Pilkada Morowali Karena Dinilai Bekerja Tuntas dan Ikhlas 

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Ketua dewan pengurus cabang Partai Bulan Bintang (DPC-PBB) Morowali Aminudin Awaludin kepada group media ini Minggu (5/5-2024), via telepon di aplikasi whatsAppnya menegaskan secara resmi Ir.H.A Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP belum pernah mendaftar ke partai manapun. 

Tapi tidak dapat dipungkiri tokoh-tokoh partai politik dan masyarakat mendorong penjabat Bupati (Pj) Morowali Ir.H.A  Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kabupaten Morowali 2024.

Baca juga: Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024

Misalnya saja dorongan datang dari mantan Ketua Golkar Morowali yang juga mantan Pimpinan DPRD Kabupaten  MOROWALI periode 2014-2019 H, Silahuddin Karim. 

Silahuddin bersama sejumlah tokoh masyarakat Morowali mendorong Ir.H.A Rachamansyah Ismail, M.Agr, MP maju di Pilkada kabupaten Morowali 27 November 2024 mendatang. 

Baca juga: Tony Rosyid: Terlempar dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

Mantan Ketua Partai Golkar dan pimpinan DPRD Morowali itu mengaku bersyukur dan berterimah kasih pada menteri dalam negeri (mendagri) Prof Mohammad Tito Karnavian dan gubernur sulawesi tengah yang telah menunjuk serta menugaskan Ir.H.Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP sebagai penjabat Bupati Morowali 2023-2024.

Ia menegaskan H Rahmansyah Ismail selaku Penjabat Bupati Morowali yang merupakan putra daerah asli Morowali telah hadir bekerja tuntas dan ikhlas  untuk daerah dan masyarakat morowali.

Baca juga: Tony Rosyid: Siapa Pasangan Ideal Anies?

"Kebijakan beliau selaku pemerintah daerah dalam kurun waktu hanya beberapa bulan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Olehnya kami bersama sejumlah tokoh politik dan masyarakat berkeinginan dan  mengharapkan pak H Rahmansyah Ismail tuk menjadi bupati definitif morowali 20024 ini, keinginan dari tokoh masyarakat mendorong  beliau tuk memimpin morowali definitif sampai 2029 kedepan, "jelas Silahuddin.

Kata Dia, itu harapan kami dari beberapa kelompok masyarakat morowali dan  kami berharap supaya pak H Rahmansyah Ismail mendaftarkan diri kepartai politik untuk  diusung menjadi calon bupati morowali 2024 - 2029.

Baca juga: Tony Rosyid: Mampukah PKS Menjadi Partai Papan Atas?

"Keinginan mendorong beliau semata-mata karena kami melihat perubahan yang begitu signifikan,  yang terjadi  dimasa pmerintahan Pj bupati Rachmansyah.  Kalau toh bpk PJ bupati tidak mendapatkan dukungan partai, kami masyarakat siap membantu beliau melalui jalur independen.!  Yang penting pj. Bupati mau  maju, hanya dengan  cara begitu kami bisa membantu beliau, "tegas Silahuddin.

Aminudin Awaludin kembali menegaskan bahwa sampai saat ini penjabat (Pj) Bupati Morowali Ir.H.A Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP tetap fokus beraktifitas kerja kerja untuk rakyat.

Baca juga: Anies Baswedan Menghadirkan Rasionalitas di IKN

"Sesuai dengan tagline beliau, kerja tuntas dan kerja ikhlas, " kata Aminudin Awaludin yang mengaku inisiator mendorong Rachmasyah Ismail maju dalam pilkada Morowali menjawab media ini Minggu (5/5-2024) via telepone di aplikasi whasAppnya dari Jakarta.

Karena kinerjanya baik dan menyentuh langsung ke masyarakat, maka sejumlah  partai politik melirik Rachmansyah sebagai salah seorang figur putra asli Morowali layak disurvei untuk didukung maju dalam pilkada Morowali 2024. 

"Kalau hasil survei itu menunjukkan elektabilitas figur Rachmasyah bagus, maka akan kami rekomendasikan untuk diusung dengan ketentuan harus mundur dari aparatur sivil negara (ASN). Karena sampai saat ini secara resmi Rachmansyah belum pernah melakukan pendaftaran di partai politik manapu. Termasuk pembentukan tim belum pernah ada, hanya kami bernisiatif memasukkan nama beliau ke sejumlah partai politik untuk dilakukan survei, " terang anggota DPRD Morowali empat periode itu.

Politisi partai besutan Prof Yusril Ikhsa Mahendra itu mengatakan seiring dengan berjalannya waktu, kita ngga perlu lakukan pendaftaran ke parpol, apalagi beliau  masih terikat dengan jabatan dan kode etik ASN,  tapi  kalau sebatas survei saya pikir sah sah saja.

"Saya sebagai Ketua PBB untuk mengajak partai demokrat bersama-sama mengusung bapak Pj.bupati Morowali Rachmansyah Ismail. Dan cukup jelas PBB punya historis dengan keberhasilan Anwar Hafid menjadi bupati  2 periode di Morowali,  harapan itu yang kemudian kami berinisiatif membentuk tim  bergerak membangun komunikasi terhadap partai demokrat. Dan itu bukan inisiatif pak Rachmansyah, tapi inisiatif Kami. 

Baca juga: Ilham Bintang: Ya Ampun, Presiden

Pj Bupati Morowali Ir.H.A Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP menjawab media ini menegaskan sejak ditugaskan oleh Menteri Dalam  Negeri (Mendagri) Prof HM.Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Tengah  H.Rusdy Mastura menjalankan amanah di Morowali belum pernah mengeluarkan surat pembentukan pemenangan dalam menghadapi Pilkada Morowali. 

"Saya belum pernah membentuk tim sukses menuju Pilkada Morowali, kalau ada sejumlah tokoh partai politik dan masyarakat berinisiatif mendukung dan mau mengusung saya, patut kita bersyukur. Tapi yang pasti sampai saat ini saya masih melaksanakan tugas dan amanah negara dari bapak Mendagri dan Bapak Gubernur, "tegas mantan Kepala dinas energi sumber daya mineral (ESDM) Sulteng itu. 

Disinggung soal mundur dari ASN jika berkeinginan mengikuti Pilkada Morowali, Rachmansyah menegaskan itu suatu keharusan, dimana ASN diharuskan mundur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi itu ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari partai politik dan mendaftar di komisi pemilihan umum (KPU). 

"Sedangkan saya jangankan rekomendasi mendaftar saja ke partai politik belum pernah, tapi kalau partai politik meminta nama saya untuk dimasukkan ke lembaga survei masing-masing partai itu benar. Kan tidak salah kalau hanya sebatas diminta nama untuk disurvei. Kemudian bersilaturrahim ke tokoh-tokoh masyarakat yang notabene juga toko  partai politik saya kira tidak masalah. Yang pasti jika saya maju dalam Pilkada kami pasti mundur baik sebagai Pj Bupati maupun ASN karena itu etika dan ketentua peraturan perundang-undangan bagi ASN dan anggota DPRD, DPR RI  dan DPD RI, "jelas Ir.H.A Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP. ***